Sabtu, 09 April 2011

JABATAN FUNGSIONAL PENGHULU DAN PENGHITUNGAN ANGKA KREDITNYA


16.27 |


Pemateri : Cecep Hilman

 

Kegiatan : Diklat Di Tempat Kerja (DDTK)

 

Tanggal : 06 – 09 April 2011

 

Tempat : Aula Kankemenag Kota Pontianak

 

A. Landasan Yuridis Jabatan fungsional Penghulu adalah ;

  1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/62/M.PAN/6/2005 tentang Jabatan Fungsional Penghulu dan Angka Kreditnya;
  2. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 20 Tahun 2005 dan Nomor 14 A Tahun 2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penghulu dan Angka Kreditnya;
  3. Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: Dj.II/426 Tahun 2008 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Tugas dan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Penghulu

B. Unsur, Sub Unsur dan Rincian Kegiatan Penghulu Pertama

  1. Pendidikan meliputi ; Pendidikan sekolah dan memperoleh Ijazah/gelar; Pendidikan dan Pelatihan (diklat) fungsional kepenguluan dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP), Pendidikan dan pelatihan Prajabatan dan memperoleh sertifikat
  2. Pelayanan dan Konsultasi Nikah/Rujuk meliputi; Perencanaan kegiatan kepenghuluan; Pengawasan pencatatan nikah/rujuk, Pelaksanaan pelayanan nikah/rujuk, Penasihatan dan konsultasi nikah/rujuk, Pemantauan pelanggaran ketentuan nikah/rujuk, Pelayanan fatwa hukum munakahat dan bimbingan muamalah; Pembinaan keluarga sakinah; Pemantauan dan evaluasi kegiatan kepenghuluan
  3. Pengembangan Kepenghuluan meliputi; Pengkajian masalah hukum munakahat (bahsul masail munakahat dan ahwal as syakhsiyah), Pengembangan metode penasihatan, konseling dan pelaksanaan nikah/rujuk, Pengembangan perangkat dan standar pelayanan nikah/rujuk, Penyusunan kompilasi fatwa hukum munakahat, dan Koordinasi kegiatan lintas sektoral di bidang kepenghuluan
  4. Pengembangan Profesi meliputi; Penyusunan karya tulis/karya ilmiah di bidang kepenghuluan dan hukum Islam, Penerjemahan/penyaduran buku dan karya ilmiah di bidang kepenghuluan dan hukum Islam, Penyusunan pedoman/petunjuk teknis kepenghuluan dan hukum Islam, dan Pelayanan konsultasi kepenghuluan dan hukum Islam
  5. Penunjang Tugas Penghulu meliputi; Pembelajaran dan atau pelatihan di bidang kepenghuluan dan hukum Islam, Keikutsertaan dalam seminar, lokakarya atau konferensi, Keanggotaan dalam organisasi profesi Penghulu, Keanggotaan dalam tim jabatan fungsional Penghulu, Keikutsertaan dalam kegiatan pengabdian masyarakat, Keanggotaan dalam delegasi misi keagamaan, Perolehan penghargaan/tanda jasa, Perolehan gelar kesarjanaan lainnya

Mekanisme Pelaksanaan Tugas Penghulu

Berdasarkan tugas pokok Penghulu pada setiap jenjang jabatan/kepangkatan maka setiap Penghulu dalam proses melaksanakan tugasnya menggunakan prinsip manajemen yaitu perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pengembangan profesi Penghulu melalui langkah-langkah sebagai berikut:

Langkah pertama: Pelaksanaan tugas perencanaan subtansi kepenghuluan yang terdiri dari:

a. Menyusun RKPT sesuai rincian tugas masing-masing jenjang Jabatan/Pangkat Penghulu

b. Menyusun RKO setiap jenis kegiatan yang meliputi:

Langkah kedua: Pelaksanaan kegiatan kepenghuluan.

Langkah ketiga: Pengendalian dan evaluasi kegiatan Kepenghuluan

Langkah keempat: Pengembangan kepenghuluan dan profesi Penghulu melalui kegiatan penelitian (riset) dan pengembangan (development) di bidang substansi tugas kepenghuluan.

Pada tingkat unsur, sub unsur kegiatan pada setiap jenjang jabatan Penghulu pada prinsipnya sama, namun pada tingkat butir kegiatan setiap jenjang kepangkatan/jabatan Penghulu, ada tugas-tugas yang sifatnya sama dan ada yang berbeda (dimana Penghulu yang memiliki kepangkatan/jabatan yang lebih tinggi memperoleh jenis kegiatan yang sifat dan tingkat analisis dan upaya mental yang lebih berat).

Pada prinsipnya setiap jabatan fungsional Penghulu melaksanakan tugas secara mandiri, namun dalam proses pelaksanaan kegiatan antara seorang Penghulu yang berada dalam satu jenjang tertentu saling berkait yakni hasil kerja (output) Penghulu yang berada pada satu jenjang tertentu menjadi bahan (input) bagi seorang Penghulu yang berada dalam jenjang jabatan lainnya.

Dalam rangka melaksanakan tugas sesuai dengan rincian kegiatan yang telah ditetapkan, maka untuk Penghulu penyampaian bukti fisik dari setiap pelaksanaan tugas yang dilakukan, maka kelompok kerja Penghulu (Pokjahulu) tingkat Kab/Kota merumuskan terlebih dahulu instrumen bukti fisik yang akan digunakan dalam melaksanakan setiap kegiatan atas dasar pemahaman terhadap diskripsi tugas yang telah dijelaskan pada pasal teknis pelaksanaan setiap kegiatan jabatan fungsional Penghulu.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada angka 4 di atas dapat dilakukan oleh suatu tim yang dibentuk oleh Pokjahulu yang terdiri dari beberapa orang Penghulu atau menunjuk seorang Penghulu untuk menyusun draft atau konsep yang selanjutnya dibahas dan disempurnakan bersama dalam suatu forum diskusi yang dihadiri para Penghulu Kab/Kota yang bersangkutan dan unsur tim penilai angka kredit Jabatan Fungsional Penghulu. Kumpulan instrumen yang telah disepakati dan disempurnakan bersama, ditetapkan, dengan Surat Keputusan Kepala Kandepag Kabupaten/Kota untuk digunakan oleh setiap Penghulu dan dijadikan standart oleh Tim Penilai Angka Kredit dalam pelaksanaan tugas.


You Might Also Like :


0 comments:

Poskan Komentar