Minggu, 21 Maret 2010

KONSEP DAN INDIKATOR PEMBANGUNAN

Posted On 17.32 0 comments


Pemateri :
Drs. Slamet Riadi,MM

Kegiatan :
Diklat Pim IV angkatan XIV Tahun 2010

Hari/Tgl. :
Senin,15 Maret 2010

Tempat :
Balai Diklat Keagamaan Jakarta


Diawal perjumpaan pagi ini, widiyaiswara materi Konsep Dan Indikator Pembangunan, (Bapak Slamet Riadi); mengutip satu kata-kata bijak yang berkaitan dengan materi ini; beliau mengatakan;

“Di dunia ini tidak ada kepastian, kecuali ketidakpastian itu sendiri yang pasti”
“Di dunia ini tidak ada keabadian, kecuali perubahan itu sendiri yang abadi”.


Ruang lingkup materi pembelajaran ini meliputi pembahasan tentang arti pembangunan, beberapa konsep pembangunan yang lazim dipakai dalam pembahasan teori dan masalah pembangunan, beberapa indikator pembangunan yang berhubungan dengan beberapa konsep pembangunan terdahulu untuk sampai pada pembahasan masalah pembangunan.

Bagi aparatur negara (baik pusat maupun di daerah) yang telah secara rutin terlibat dalam berbagai proyek pembangunan maupun dalam penyusunan berbagai kebijaksanaan, terdapat kecenderungan untuk mengartikan pembangunan dalam arti sempit sehingga kehilangan perspektif pembangunan dalam arti yang utuh dan menyeluruh (holistik).

Aparatur negara sebagai praktisi pembangunan bertugas untuk mengikuti perkembangan pelaksanaan pembangunan, sehingga perlu menguasai berbagai indikator pembangunan agar dapat mengidentifikasi masalah-masalah pembangunan dan dapat merumuskan berbagai alternatif jalan keluarnya.

Makna pembangunan bagi para penyelenggara negara perlu terus untuk diingatkan kembali terutama mengingat akan adanya beberapa perkembangan yang dihadapinya sejak akhir abad ke-20 dan memasuki abad ke-21 ini. Pertama, krisis ekonomi yang dihadapi bangsa Indonesia sejak akhir tahun 1997 telah menyebabkan upaya penyelenggaraan negara menjadi lebih konsentrasi pada upaya pemulihan ekonomi yang mengandung dimensi waktu jangka pendek, dengan resiko adanya kecenderungan kehilangan perspektif pembangunan yang mengandung dimensi waktu jangka panjang. Kedua, trend globalisasi nampaknya semakin memandang negara-negara yang sebelumnya didefinisikan sebagai negara-negara yang sedang membangun (developing nations) menjadi hanya sebagai “emerging markets” sehingga terdapat risiko akan pudarnya makna pembangunan sebagai upaya multi dimensi dan bukan hanya sebagai pengembangan pasar baik obyek ekonomi maupun sebagai institusi ekonomi. Ketiga, setelah adanya reformasi sejak tahun 1998, maka para penyelenggara negara harus mengkaji masalah-masalah pembangunan secara lebih realistis, dalam arti harus meninggalkan pendekatan yang hanya menonjolkan keberhasilan yang telah dicapai tetapi juga masalah-masalah yang harus dilihat secara jernih dan obyektif demi berlangsungnya proses pembangunan secara berkelanjutan. Keempat, walaupun para penyelenggara negara melaksanakan tugasnya dalam rangka pembangunan negara, dalam kegiatan rutinitasnya sehari-hari akan terdapat kecenderungan para aparatur negara untuk berfikir secara terkotak-kotak dengan kehilangan dimensi tugasnya dalam konteks pembangunan secara keseluruhan. Dalam pada itu, penyelenggaraan negara dalam wadah SANKRI (Sistim Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia) harus berinteraksi dengan sistem-sistem yang terdapat di dalam berbagai bidang kehidupan, seperti sistem sosial budaya, politik, ekonomi, hukum, pertahanan keamanan, dan sebagainya”.

Adapun diantara indikator pembangunan adalah antara lain; Pertama, Indikator Ekonomi makro. Kedua, Indikator Kesempatan Kerja. Ketiga, Indikator Pemerataan. Dan keempat, Indikator Kemiskinan.

Laju pertumbuhan ekonomi yang semakin meningkat tidak akan serta merta menghasilkan laju petumbuhan yang sama dalam penciptaan kesempatan kerja. Besaran garis kemiskinan akan terus berubah sesuai dengan peningkatan biaya hidup yang umumnya lebih besar diperkotaan daripada di pedesaan.

Dengan demikian jelaslah bahwa akhir dari proses pembangunan adalah ditandai adanya pertumbuhan ekonomi, maka diperlukan suatu konsep yang menggambarkan adanya peningkatan kegiatan ekonomi secara menyeluruh (ekonomi makro), dalam rangka meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat.


POLA KERJA TERPADU (PKT)

Posted On 17.11 0 comments


Pemateri:
1. Drs.H.Hisyam Ma’sum,M.SI
2. Drs.H.Damiri M.

Kegiatan :
Diklat Pim IV angkatan XIV tAHUN 2010

Hari/Tgl. :
Kamis,11 Maret 2010

Tempat :
Balai Diklat Keagamaan Jakarta

Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai unsur utama aparatur pemerintah yang mempunyai peranan yang strategis dalam menentukan keberhasilan penyelenggaraan pemerintah, pembanguanan dan pelayanan masyarakat yang bertanggung jawab, profesional, jujur, adil, efisien dan efektif dilandasi Pancasila.

Sosok PNS yang mampu memainkan peran tersebut adalah PNS yang mempunyai kompetensi yang diindikasikan dari sikap dan perilaku yang penuh dengan kesetiaan dan ketaatan kepada negara, bermoral dan bermental baik, profesional, sadar akan tanggung jawabnya sebagai pelayanan publik, serta mampu menjadi perekat persatuan, dan kesatuan bangsa dan negara.

Kelancaran penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan sangat tergantung pada kesempurnaan Pegawai Negeri Sipil. Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional yang adil, mewujudkan masyarakat madani yang taat hukum, berperadapan modern, demokratis, makmur, bermoral tinggi diperlukan Pegawai Negeri Sipil yang merupakan unsur aparatur pemerintah yang bertugas sebagai abdi masyarakat secara adil, efisien dan efektif dengan dilandasi kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila dan UUD 1945.

Dalam rangka mewujudkan hal-hal di atas, maka PNS diharapkan memahami teknis perencanaan yang jelas, terperinci, dan komprehensif, yang tersirat dalam”Pola Kerja Terpadu” yang disingkatan menjadi PKT yang dapat menggambarkan dengan jelas manifestasi dari teori-teori tersebut.

Pola Kerja Terpadu (PKT) adalah suatu alat kerja berupa perencanaan yang operasioanal untuk mewujudkan sasaran yang telah ditetapkan secara bersama antara stakeholders (pihak-pihak yang berkaiatan).

Adapun prinsip PKT terdiri antara lain; Kebersamaan, Disiplin, Kepastian, Transparasi, Pembagian Tugas dan Tangging Jawab, Koordinasi, Komunikasi, Motivasi, Pengawasan Melekat, dan Akuntabilitas.

Pola Kerja Terpadu merupakan suatu rangkaian proses yang terdiri dari 5 (lima) tahap, yaitu : Memilih sasaran, Menetapkan sasaran, Memvalidasi sasaran, Mewujudkan sasaran, dan Mengendalikan kegiatan.

Kelima tahap yang disebutkan di atas merupakan kerangka pikir di dalam Pola Kerja Terpadu. Kerangka ini membantu kita untuk merinci hal besar yang bersifat kompleks menjadi bagian-bagian yang sederhana, mudah dimengeti yang saling bergantungan satu sama lain dan dengan demikian merupakan suatu sistem.

Memilih sasaran dalam pelaksanaan tugas yang menjadi kewenangan, mutlak diperlukan dalam analisis baik tugas maupun situasi. Dalam analisis tersebut menggunakan instrumen yang disebut, pohon masalah pohon sasaran, dan pohon alternatif, selanjutnya penetapan sasaran adalah menindaklanjuti setelah ditemukan sasarn dan memperhatikan sasarn yang bermanfaat. Kemudian sasaran yang telah ditetapkan sebagai tindak lanjut adalah mewujudkan sasaran yang sebelumnya dilakukan validasi uantuk mengupayakan dan memeberi jaminan akan kesiapan sumber daya sebagai sebuah bahan untuk suatu perencanaan kerja dan meningkatkan kinerja.


KEMENAG RI BERSAMA WALUBI GELAR BAKTI SOSIAL KESEHATAN DI CIAWI

Posted On 16.53 0 comments


Ciawi, 19/3/2010 (Kominfo-Newsroom) - Dalam rangkaian peringatan Hari Amal Bhakti (HAB) ke-64 Kementerian Agama RI (Kemenag), Majelis Agama Perwalian Umat Budha Indonesia (Walubi) dan Kemenag RI melakukan bakti sosial di bidang kesehatan dengan melaksanakan pengobatan gratis kepada masyarakat di wilayah Ciawi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Menurut Sekjen Kemenag RI Bahrul Hayat usai pembukaan acara Bakti Sosial Kesehatan di Kompleks Wisma Yayasan Pembangunan Islam (YPI), Ciawi, Bogor, Jum’at (19/3), bakti sosial medis tersebut merupakan salah satu bentuk bakti-bakti sosial yang telah dilakukan Kemenag RI dalam rangka mensyukuri HAB ke-64 kementerian itu.
“Bakti sosial semacam ini merupakan program tahunan pada saat memperingati HAB,” katanya.

Dikemukakan, bakti sosial kesehatan tahun ini dilakukan bersama Walubi, apalagi majelis agama Budha itu memiliki peralatan kesehatan layaknya rumah sakit lapangan atau mobile hospital.
Selain dengan Walubi, Kemenag juga bekerja sama dengan lembaga atau instansi lain, yaitu TNI AD, TNI AU, Universitas Dr Mustopo, Fakultas Kedokteran Universitas Islam Negeri, terutama dalam pengadaan dokter dan tenaga medis.

Bahrul menjelaskan, selain menggelar bakti sosial, tahun ini dalam rangka HAB ke-64, pihaknya juga memberikan beasiswa dan membagikan sembako kepada yang membutuhkan.

Ia menjelaskan, dalam bakti sosial kesehatan yang mengambil tempat di Ciawi, Bogor, masyarakat di sekitar wilayah itu dapat berobat secara Cuma-Cuma.

“Bukan hanya warga Ciawi yang bisa berobat gratis, warga di luar wilayah Ciawi pun apabila datang akan dilayani. Kami targetkan dalam dua hari, Jumat dan Sabtu, kami bisa melayani sekitar 6.000 orang,” katanya.

Dikemukakan, apabila ada pasien yang proses pengobatannya membutuhkan waktu lebih dari dua hari, pihaknya akan terus memfasilitasi proses penyembuhannya.
“Kami akan layani semampu kami, mulai dari pelayanan kesehatan umum, mata, gigi, bedah minor, bibir sumbing dan khitan,” katanya.

Bahrul menjelaskan, kegiatan bakti sosial itu mengerahkan 150 orang relawan Walubi dan 95 dokter, yang terdiri atas 28 dokter umum, dua dokter spesialis kandungan, sembilan dokter spesialis bedah, delapan dokter bedah, tujuh dokter spesialis mata, dua dokter spesialis bedah mulut, lima dokter gigi spesialis, 29 dokter gigi, dua dokter spesialis anastesi, dan masing-masing satu dokter spesialis penyakit dalam, THT, dan kulit/kelamin.

Sedangkan untuk tenaga para medis, di antaranya adalah sebanyak 16 perawat bedah, 13 perawat mata, 14 perawat gigi, satu orang peƱata anastesi, empat apoteker, 38 asisten apoteker, tiga petugas laboratorium dan 23 perawat umum. (Rmg/ysoel)