Minggu, 21 Maret 2010

POLA KERJA TERPADU (PKT)


17.11 |


Pemateri:
1. Drs.H.Hisyam Ma’sum,M.SI
2. Drs.H.Damiri M.

Kegiatan :
Diklat Pim IV angkatan XIV tAHUN 2010

Hari/Tgl. :
Kamis,11 Maret 2010

Tempat :
Balai Diklat Keagamaan Jakarta

Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai unsur utama aparatur pemerintah yang mempunyai peranan yang strategis dalam menentukan keberhasilan penyelenggaraan pemerintah, pembanguanan dan pelayanan masyarakat yang bertanggung jawab, profesional, jujur, adil, efisien dan efektif dilandasi Pancasila.

Sosok PNS yang mampu memainkan peran tersebut adalah PNS yang mempunyai kompetensi yang diindikasikan dari sikap dan perilaku yang penuh dengan kesetiaan dan ketaatan kepada negara, bermoral dan bermental baik, profesional, sadar akan tanggung jawabnya sebagai pelayanan publik, serta mampu menjadi perekat persatuan, dan kesatuan bangsa dan negara.

Kelancaran penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan sangat tergantung pada kesempurnaan Pegawai Negeri Sipil. Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional yang adil, mewujudkan masyarakat madani yang taat hukum, berperadapan modern, demokratis, makmur, bermoral tinggi diperlukan Pegawai Negeri Sipil yang merupakan unsur aparatur pemerintah yang bertugas sebagai abdi masyarakat secara adil, efisien dan efektif dengan dilandasi kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila dan UUD 1945.

Dalam rangka mewujudkan hal-hal di atas, maka PNS diharapkan memahami teknis perencanaan yang jelas, terperinci, dan komprehensif, yang tersirat dalam”Pola Kerja Terpadu” yang disingkatan menjadi PKT yang dapat menggambarkan dengan jelas manifestasi dari teori-teori tersebut.

Pola Kerja Terpadu (PKT) adalah suatu alat kerja berupa perencanaan yang operasioanal untuk mewujudkan sasaran yang telah ditetapkan secara bersama antara stakeholders (pihak-pihak yang berkaiatan).

Adapun prinsip PKT terdiri antara lain; Kebersamaan, Disiplin, Kepastian, Transparasi, Pembagian Tugas dan Tangging Jawab, Koordinasi, Komunikasi, Motivasi, Pengawasan Melekat, dan Akuntabilitas.

Pola Kerja Terpadu merupakan suatu rangkaian proses yang terdiri dari 5 (lima) tahap, yaitu : Memilih sasaran, Menetapkan sasaran, Memvalidasi sasaran, Mewujudkan sasaran, dan Mengendalikan kegiatan.

Kelima tahap yang disebutkan di atas merupakan kerangka pikir di dalam Pola Kerja Terpadu. Kerangka ini membantu kita untuk merinci hal besar yang bersifat kompleks menjadi bagian-bagian yang sederhana, mudah dimengeti yang saling bergantungan satu sama lain dan dengan demikian merupakan suatu sistem.

Memilih sasaran dalam pelaksanaan tugas yang menjadi kewenangan, mutlak diperlukan dalam analisis baik tugas maupun situasi. Dalam analisis tersebut menggunakan instrumen yang disebut, pohon masalah pohon sasaran, dan pohon alternatif, selanjutnya penetapan sasaran adalah menindaklanjuti setelah ditemukan sasarn dan memperhatikan sasarn yang bermanfaat. Kemudian sasaran yang telah ditetapkan sebagai tindak lanjut adalah mewujudkan sasaran yang sebelumnya dilakukan validasi uantuk mengupayakan dan memeberi jaminan akan kesiapan sumber daya sebagai sebuah bahan untuk suatu perencanaan kerja dan meningkatkan kinerja.


You Might Also Like :


0 comments:

Poskan Komentar