Selasa, 16 Maret 2010

DASAR-DASAR KEPEMERINTAHAN YANG BAIK


09.58 |


Pemateri :
Ucu Machasin, M.Ap

Kegiatan :
Diklat Pim IV angkatan XIV Tahun 2010

Hari/Tgl.:
Sabtu,06 Maret 2010

Tempat :
Balai Diklat Keagamaan Jakarta


Era reformasi yang dewasa ini sedang dijalani oleh bangsa dan Republik Indonesia pasca pemerintahan Orde Baru, telah memberikan peluang bagi proses tranformasi (perubahan) struktural di segala bidang. Transformasi struktural tersebut ditandai dengan proses demokratisasi yang semakin tumbuh dan berkembang, pemberdayaan dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam berbagai bidang, penegakkan supremasi hukum dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme di lingkungan pemerintahan, penghormatan hak-hak asasi manusia dan masih banyak lagi dinamika perubahan interaksi sosial, politik dan ekonomi antara pemerintah dan masyarakat.

Proses perubahan yang terjadi dewasa ini di Indonesia, tanpa disadari memiliki memiliki kesearahan dengan kecenderungan perkembangan paradigma pembangunan dan pemerintahan dalam skala global.

Pemerintah di berbagai negara dewasa ini tengah menjalani proses perubahan yang relatif mendasar untuk mewujudkan karakter pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntebel, bersih dan bebas korupsi, berorientasi kepada pasar dan peran serta aktif masyarakat dalam berbagai bidang. Singkatnya dewasa ini sedang terjadi perubahan dari pola kepemerintahan yang yang buruk (Bad Governance) ke arah terwujudnya kepemerintahan yang baik (God Governance).

Berkaitan dengan perkembangan interaksi sosial politik antara pemerintah dengan masyarakat bukanlah merupakan hal yang sederhana dalam masyarakat post-moden dewasa ini. Kondisi ini diwarnai oleh dinamika, kompleksitas, dan keanekaragaman dalam interaksi sosial politik antara pemerintah dengan masyarakat, yang mempengaruhi bagaimana pola kepemerintahan yang harus dijalankan.

Kegagalan dalam interaksi sosial politik antara pemerintah dengan masyarakat, secara umum dan mendasar adalah disebabkan oleh pendekatan yang kurang tepat yang dilakukan oleh pemerintah. Dalam hal ini pemerintah kurang atau bahkan tidak peka terhadap kondisi perkembangan masyarakat modern bahkan post-modern yang telah semakin dinamis, kompleks, kritis, dan sangat beragam dalam karakteristik dan kebutuhannya. Kegagalan pemerintahan Orde Baru maupun rezim lainnya di Indonesia merupakan contoh bagaimana kondisi tersebut muncul dalam suatu negara.

Dalam konteks interaksi sosial politik antara pemerintah dengan masyarakat, dalam perkembangannya telah melahirkan konsepsi mengenai model-model atau pola kepemerintahan yang disesuaikan dengan tingkat dinamika, kompleksitas dan diversitas sosial politik yang dihadapi.

Sejalan dengan perkembangan sosial-ekonomi-politik masyarakat diberbagai negara, khususnya negara-negara berkembang, peranan negara dan pemerintah yang sangat dominan dalam pembangunan nasional telah cenderung bergeser ke arah peranan masyarakat dan swasta yang lebih besar. Format interaksi antara pemerintah dengan masyarakat telah bergeser dari paradigma klasik sarwa negara (goverment) telah bergeser kearah paradigma kepemerintahan yang berorientasi pada peranan masyarakat madani dalam format kepemerintahan (governance).

Penyelenggara pemerintahan (governing) dalam konteks tersebut diatas dapat diartikan sebagai proses interaksi antara berbagai aktor dalam pemerintahan dengan kelompok sasaran atau berbagai individu masyarakat.

Governance”, tidak hanya berarti kepemerintahan sebagai suatu kegiatan, tetapi juga mengandung arti pengurusan, pengelolaan, pengarahan, pembinaan, penyelenggaraan, dan bisa juga diartikan pemerintahan. Oleh karena itu tidak mengherankan apabila terdapat istilah public governance, privat gaovernance, corporate goverance dan banking governance.

Dalam konsep governance, para pelaku dalam interaksi kepemerintahan terdiri dari unsur sektor publik (pemerintah) yang berfungsi menciptakan lingkungan politik dan hukum yang kondusif, sektor swasta yang menciptakan pekerjaan dan pendapatan bagi masyarakat, dan masyarakat madani (civil society) yang memfasilitasi interaksi sosial dan polotik, menggerakkan kelompok – kelompok dalam masyarakat untuk berperan serta dalam kegiatan ekonomi, sosial, dan politilk.

Paradigma kepemerintahan (governance) adalah paradigma yang menekankan bagaimana pemerintaha berinteraksi secara kondusif dalam kesetaraan dan keseimbangan peranan dengan sektor swasta dan masyarakat madani dalam bidang ekonomi, sosial, dan politik untuk berkolaborasi memenuhi kebutuhan dan kepentingan-kepentingan masyarakat itu sendiri.

Atas dasar uraian di atas, dapat dikatakan bahwa wujud kepemerintahan yang baik (good governance) adalah penyelenggaraan pemerintahan negara yang solid dan bertanggungjawab, serta efisien dan efektif, dengan menjaga menyinergikan interaksi yang konstruktif diantara domain negara, sektor swasta dan masyarakat (sciety). Oleh karena good governance bersenyawa dengan sistem administrasi negara maka upaya mewujudkan keperintahan yang baik merupakan upaya melakukan penyempurnaan sistem administrasi negara yang berlaku pada suatu negara secara menyeluruh.


You Might Also Like :


0 comments:

Poskan Komentar